KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk memetakan risiko sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Dokumen ini ditargetkan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
Penyusunannya dibahas melalui Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Bapperida Kapuas, Kamis, 5 November 2026.
Kegiatan dibuka Asisten III Setda Kapuas Fery Noah mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno.
Sejumlah pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari Forkopimda, instansi vertikal, camat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga LPPM Universitas Palangka Raya.
Perwakilan GAPKI, APHI Kalimantan Tengah, Manggala Agni, KPHP, KPHL, BOSF Mawas, dan pemadam kebakaran mandiri juga hadir.
Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Fery Noah, menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana.
Wilayah yang luas, permukiman di sepanjang daerah aliran sungai, kawasan gambut, dan lahan pertanian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas wilayah, serta riwayat kejadian bencana sesuai tugas masing-masing.
Menurut Wiyatno, penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S. Pandiangan mengatakan ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, angin kencang, hingga kebakaran permukiman.
Luas wilayah, karakteristik permukiman, serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.
Pangeran menegaskan, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan relawan.
Dokumen RPB nantinya memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah.
Cakupannya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pangeran meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan, bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan. (dn)
