KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak ingin lonjakan harga cabai berhenti pada persoalan pedagang dan konsumen.
Pemerintah menelusuri rantai pasok komoditas itu dari pasar hingga sumber persoalannya di tingkat hulu.
Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan harga bahan pokok di Pasar Blok R, Jalan Anggrek, Kelurahan Selat Tengah, Rabu, 23 September 2026.
Pemantauan merupakan tindak lanjut rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kapuas yang mencatat cabai sebagai salah satu komoditas yang mendorong inflasi dalam dua bulan terakhir.
Wakil Bupati Kapuas Dodo memimpin langsung inspeksi mendadak tersebut. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, Asisten II Setda, Kepala Perum Bulog, BPS Kabupaten Kapuas, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta tim teknis TPID.
Dodo tidak hanya memeriksa harga di lapak pedagang. Ia berdialog dengan pedagang dan pemasok untuk memastikan apakah kenaikan harga disebabkan kelangkaan barang atau persoalan distribusi.
Hasilnya, pasokan cabai di Kapuas disebut masih aman. Bahkan, sebagian pasokan dari daerah ini didistribusikan kembali ke sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
“Setelah kita crosscheck ke pedagang, rantai pasok dan ketersediaan cabai terbilang cukup. Bahkan pedagang dari Palangka Raya hingga Sampit mengambil pasokannya dari Kapuas,” kata Dodo.
Persoalan harga, menurut dia, lebih banyak berkaitan dengan kondisi di tingkat hulu dan biaya distribusi. Musim kemarau panjang menekan produksi karena hasil panen menurun.
Di sisi lain, kenaikan biaya angkutan dan antrean bahan bakar minyak bersubsidi ikut meningkatkan ongkos distribusi.
Kondisi itu membuat harga bergerak naik meski barang tersedia.
Pemkab Kapuas kini menyiapkan langkah bersama pengelola pasar, distributor, dan pihak terkait untuk membenahi tata kelola pasokan.
Pemerintah tidak ingin intervensi harga justru memutus rantai distribusi yang selama ini berjalan.
“Ketersediaan barangnya ada. Tinggal bagaimana kita membenahi tata kelola dan menekan fluktuasi harganya agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Dodo.
Bagi pemerintah daerah, persoalan inflasi bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Harga cabai yang naik di pasar pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, pemantauan harga akan diarahkan tidak hanya untuk mengetahui harga di pasar, tetapi juga membaca persoalan dari hulu hingga hilir.
Dengan pasokan yang tersedia, pemerintah kini dituntut memastikan komoditas tersebut sampai ke konsumen dengan harga yang lebih terkendali. (dn)
