PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/8/2026).
Rakor dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Anang Dirjo, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Anang Dirjo menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
Menurutnya, perkembangan era digital menuntut PPID untuk terus bertransformasi. Pola kerja yang lambat dan kurang terintegrasi perlu ditinggalkan agar pelayanan informasi kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan responsif.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang seharusnya menjadi hak mereka. PPID harus mampu hadir memberikan informasi yang benar, cepat, akurat, dan mudah diakses,” tegas Anang Dirjo.
Ia juga meminta seluruh PPID di lingkungan pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadikan pelayanan informasi sebagai bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, kita harus membangun sistem informasi yang semakin terintegrasi. Kolaborasi antar-PPID menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan data maupun keterlambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Rakor PPID 2026 memprioritaskan tiga langkah strategis, yakni mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan responsivitas pelayanan, memperkuat koordinasi dan kerja sama antar-PPID se-Kalimantan Tengah, serta meningkatkan kompetensi pengelola informasi agar mampu memberikan layanan publik secara optimal.
Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, menyampaikan bahwa kegiatan tahunan tersebut diikuti sebanyak 180 peserta. Mereka terdiri dari PPID Utama Provinsi Kalteng, para kepala perangkat daerah bersama PPID Pelaksana OPD Provinsi Kalteng, serta PPID Utama kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Adiah menambahkan, Rakor PPID menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat sinergi seluruh pengelola informasi di Kalimantan Tengah.
“Melalui rakor ini, kita ingin menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas PPID, sehingga pelayanan informasi publik di Kalimantan Tengah semakin baik, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Adiah.
Rakor ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain menjadi ruang evaluasi dan penyamaan persepsi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret agar masyarakat memperoleh layanan informasi yang cepat, tepat waktu, transparan, dan mudah diakses.
