PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah menjadi rujukan strategis bagi Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mematangkan revisi regulasi pengelolaan air tanah.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Pansus III DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Pansus, H. Mushaffa Zakir, ke Kantor Dinas ESDM Kalteng, Rabu (8/4/2026).
Kunjungan tersebut disambut Sekretaris Dinas ESDM Kalteng, Syarippudin, didampingi jajaran Bidang Geologi. Pertemuan berlangsung dalam format diskusi intensif yang menitikberatkan pada penyelarasan kebijakan lintas daerah.
Kunker ini bertujuan memperkuat substansi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Regulasi tersebut dinilai tidak lagi adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional, khususnya terkait perizinan, konservasi, serta pengawasan air tanah.
Perubahan mendasar dalam regulasi terbaru menegaskan bahwa perizinan pengusahaan air tanah kini berbasis Wilayah Sungai (WS), sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Penyesuaian ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah,” ujar Wakil Ketua Pansus, H. Mushaffa Zakir.
Selain aspek regulasi, pembahasan juga mengerucut pada persoalan teknis seperti mekanisme perizinan, sistem pengawasan, hingga strategi konservasi air tanah yang berkelanjutan.
Sinkronisasi kebijakan antarprovinsi dinilai krusial, mengingat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berada dalam satu sistem hidrologi yang saling terhubung, yakni Cekungan Air Tanah (CAT) Palangka Raya Banjarmasin.
Dengan keterkaitan tersebut, kebijakan yang tidak selaras berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah, baik dari sisi ketersediaan air maupun kelestarian lingkungan.
