PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan, bahwa penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, harus dijadikan tantangan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan yaitu bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ungkap Ansyari, Selasa (14/10/2025).
Ansyari menyebut dua sektor utama yang harus tetap menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan, disusul dengan penguatan sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mendorong kemandirian fiskal.
“Nanti hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Ansyari mengingatkan, bahwa penurunan TKD berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan. “Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga banyak yang harus dikurangi. Tapi nanti kita akan bahas bersama pemerintah daerah agar prioritasnya tetap terjaga,” jelasnya.
Ia mencontohkan pos anggaran seperti belanja perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial sebagai ruang efisiensi. “Prinsipnya, kita tetap menyesuaikan kondisi fiskal, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Penurunan APBD dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun disebut berdampak signifikan terhadap proyek-proyek pembangunan. Namun DPRD masih menunggu hasil pembahasan lanjutan atas nota keuangan RAPBD 2026 yang disampaikan pemerintah provinsi. Menteri Hukum RI Apresiasi Kalteng Perluas Akses Hukum Bagi Masyarakat.
“Sekarang ini baru tahap pandangan umum fraksi. Setelah itu baru masuk ke tahap pembahasan rencana dan penganggaran,” ujarnya.
Ansyari menambahkan, pembahasan RAPBD 2026 akan berlangsung hingga akhir November 2025, dengan fokus pada pendalaman substansi dan ketepatan arah kebijakan.
“Kadang proses cepat belum tentu hasilnya baik.Terpenting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa setiap pengurangan anggaran memiliki konsekuensi logis terhadap program pembangunan. “Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red/*)
