PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda meningkatkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Kalteng.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dalam Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat I Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, 20 anggota DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD, kelompok pakar serta tenaga ahli fraksi DPRD Kalteng.
Dalam pidatonya, Arton menyampaikan sejumlah agenda strategis yang telah dilaksanakan DPRD Kalteng bersama Pemprov Kalteng selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Di antaranya persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Kemudian, kesepakatan bersama terhadap Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai fondasi perencanaan anggaran ke depan, pembahasan Rancangan KUPA APBD Tahun Anggaran 2026, serta pembahasan sejumlah Raperda inisiatif DPRD, khususnya terkait sengketa dan konflik pertanahan serta penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
Namun, di tengah berbagai agenda pemerintahan tersebut, Arton secara tegas meminta Pemprov Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, serta seluruh elemen Forkopimda meningkatkan status kewaspadaan dan memaksimalkan seluruh upaya penanggulangan karhutla.
“Di tengah bencana karhutla yang melanda Kalteng saat ini, kami meminta Pemprov Kalteng, Bupati/Walikota se-Kalteng dan elemen Forkopimda untuk meningkatkan status siaga darurat dan memaksimalkan segala upaya penanggulangannya,” tegas Arton.
Selain karhutla, DPRD Kalteng juga menyoroti realisasi pelelangan pekerjaan proyek pemerintah daerah yang hingga Agustus 2026 baru mencapai sekitar 38 persen.
DPRD mengimbau pemerintah daerah segera mempercepat proses pelelangan agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Sementara itu, Gubernur Kalteng dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerja sama selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Menurutnya, Pemprov bersama DPRD telah membahas sejumlah Raperda strategis dan krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga akan mengajukan Raperda baru tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Raperda Kumulatif Terbuka, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kita berharap seluruh agenda pembahasan tersebut dapat berjalan secara efektif, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kalimantan Tengah,” tutur Edy.
Terkait penanganan karhutla, Edy menjelaskan Pemprov Kalteng bersama Forkopimda telah menetapkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat terhitung 31 Agustus 2026 hingga 29 September 2026.
Pemprov juga telah mengaktifkan posko induk serta menggelar apel gabungan dengan melibatkan seluruh ASN untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla.
Sejumlah langkah mitigasi juga dilakukan terhadap masyarakat terdampak, mulai dari pembagian masker, bantuan vitamin bagi masyarakat yang mengalami gangguan ISPA, penyediaan rumah oksigen di sejumlah lokasi, salah satunya di basement RTH, hingga pengobatan gratis dan bantuan pangan.
“Besar harapan kami, proses pembangunan tetap berjalan sebagaimana seharusnya di tengah terjadinya karhutla,” pungkasnya.
