SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Daerah Lingkungan Hidup Tahun 2024 di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi pemerintah daerah, Kamis (16/10/2024).
Dalam sambutannya dibacakan Kepala DLH Prov. Kalteng, Joni Harta, Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang mencatat total timbulan sampah di Indonesia mencapai 33.743.338,15 ton pada tahun 2023, dengan rata-rata produksi sampah harian sekitar 92.000 ton.
Sementara di Kalimantan Tengah, produksi sampah rata-rata mencapai 631 ton per hari, dengan tiap kabupaten/kota menghasilkan antara 50-80 ton per hari.
Disampaikan pula, volume sampah yang besar di Kalimantan Tengah memiliki dampak yang negative terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dalam mengelola dan mengurangi volume sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Konsep ini berfokus pada penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dengan prinsip eliminasi limbah, penggunaan sumber daya yang optimal, dan pengelolaan lingkungan yang baik.
Joni Harta menegaskan, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi ekonomi sirkular. Kebijakan dan regulasi yang mendukung diperlukan, sementara masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemilahan sampah dan perubahan perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan.
Penggunaan teknologi seperti Mechanical Biological Treatment (MBT) serta daur ulang dan komposting diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah secara lebih efisien. Selain itu, penerapan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar pengganti batubara dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah, berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
