PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Metadata Statistik Sektoral di Ballroom Hotel Best Western Palangka Raya, Senin (23/9/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan metadata statistik di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Agus Siswadi, menjelaskan, metadata statistik berfungsi sebagai “peta” yang memberikan informasi tentang asal-usul, metodologi, dan konteks data.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, kemampuan menyajikan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting,” ungkapnya.
Agus menekankan, penyusunan metadata yang akurat memastikan kualitas data yang dihasilkan, dikelola, dan digunakan. “Data yang baik adalah data yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Workshop ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan, menandakan pentingnya proses penyusunan metadata yang konsisten dan berkualitas dalam mendukung tugas pemerintahan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. “Saya berharap peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan metadata yang berkelanjutan, serta mengaplikasikannya secara efektif di instansi masing-masing,” tambahnya.
Ketua Panitia Penyelenggara, Patris, menjelaskan bahwa tujuan workshop ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan pentingnya metadata dalam statistik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam penyusunannya, serta mendorong penerapan standar metadata yang konsisten sesuai pedoman pengelolaan data statistik, sehingga data menjadi lebih mudah diakses, dipahami, dan digunakan.
Dengan diadakannya workshop ini, diharapkan kualitas pengelolaan data statistik di Provinsi Kalteng dapat meningkat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan daerah.
