PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menjaga ketersediaan stok obat dan vaksin, maka dibutuhkan sebuah pengelolaan manejemen logistik dan perbekalan kesehatan yang handal serta profesional, oleh sebab itu pengelolaan manajemen logistik dan perbekalan kesehatan yang berkualitas, memiliki peran penting di sistem jaminan kesehatan Nasional.
Sehubungan dengan peningkatan SDM dalam manejerial logistik dan perbekalan tersebut, pemerintah provinsi melalui, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar Pertemuan Pengawasan dan Pendampingan untuk Meningkatkan Mutu Pengelolaan Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Rabu (14/08/2024).
Adapun peserta pertemuan tersebut berasal dari pengelola Obat dan Alat Kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Damar Pramusinta mewakili Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, logistik obat dan perbekalan kesehatan memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional.
“Obat dan perbekalan kesehatan berperan untuk mendukung pelayanan kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Pentingnya pengelolaan logistik diprediksi akan meningkat, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan yang baik akan memberikan kemudahan untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasien yang semakin lama semakin meningkat.
Ia menjelaskan, pelayanan logistik obat dan perbekalan kesehatan di Indonesia memiliki pola dan struktur yang khas mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan, dimana masing-masing tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan pengelolaan logistik obat dan perbekalan kesehatan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan, pemahaman dan akurasi perencanaan kebutuhan semakin meningkat sehingga dapat menjamin ketersediaan obat dan vaksin di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tutup Kabid SDK.
