PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera dibidang pertanahan khususnya melalui program reformasi agraria dimana masyarakat diajak untuk mampu menjaga,memelihara, merawat , memanfaatkan dan melakukan peningkatan atas lahan yang dimiliki seperti sertifikat kepemilikan agar memiliki nilai ekonomis dan mampu menghasilkan pendapatan keluarga, Pemerintah Provinsi melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mewakili Gubernur Kalteng menghadiri kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional, bertempat di Kantor Kelurahan Kalampangan Jl. Mahir Mahar KM. 18 Kota Palangka Raya, Senin (22/04/2024).
Kegiatan ini dihadiri Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palangka Raya Yono Cahyono, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Tim GTRA Provinsi Kalteng, Camat Teguh Margiono, dan Lurah Kalampangan Yunita Martina.
Sahli Gubernur Yuas Elko saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional guna mewujudkan cita-cita Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakannya, saat ini pemerintah terus melakukan pemerataan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui program Reforma Agraria.
“Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, mulai dari perkotaan hingga perdesaan melalui Reforma Agraria,” ungkapnya.
Disebutkan pula, program Reforma Agraria memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pihak-pihak terkait guna tercapainya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Reforma Agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses. Sehingga Penyelenggaraan Reforma Agraria perlu dukungan dan keterlibatan pemerintah/lembaga dan stakeholder terkait baik dari tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Yuas mengajak bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi guna mencapai tujuan pemberdayaan dari program Reforma Agraria, serta dapat mendorong potensi usaha kegiatan di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Ia juga berharap dengan terlaksananya kegiatan tersebut, mulai dari permasalahan hingga kendala yang berkaitan dengan pertanahan dapat teratasi agar program di bidang pertanahan dapat terealisasi.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kalteng Ferdinan Adinoto mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalteng menjelaskan bahwa bidang tanah dijadikan sebagai aset hidup serta dapat menjadi modal bagi masyarakat.
“Jadi, sertipikat bukan dalam arti hanya dapat kita simpan di lemari atau bahkan di desa-desa dapat disimpan di bawah Kasur. Tetapi bagaimana sertipikat ini bisa menjadi sumber permodalan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pemberdayaan ini merupakan pemberian bantuan langsung atau program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta kerjasama antara masyarakat dengan kementerian lembaga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota yang memiliki kemampuan mendukung program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan, bahwa penataan akses dapat memberi solusi bagaimana mengelola tanah menjadi instrumen yang penting.
“Penataan akses akan memberikan sebuah solusi dalam mengelola, mengolah tanah menjadi instrumen penting menuju kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan jika memiliki tanah yang banyak namun tidak berproduksi maka tidak akan memberikan manfaat.
“Kita kalau punya banyak-banyak tanah kalau tidak berproduksi juga tidak akan memberikan manfaat. Sehingga saat masyarakat mendapatkan penataan aset harus dijaga dengan betul, jangan sampai dijual. Karena tujuan Reforma Agraria bukan hanya sesaat,” tandasnya.
