PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka resmi Soft launching Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Bank Kalteng.
Soft launching ini juga sekaligus Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SIPD RI Modul Penata Usahaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Aula Bappeda Litbang Prov. Kalteng. Senin, (12/2/2024).
Dalam sambutannya Edy Pratowo menyambut baik, soft launching dan PKS ini agar pembayaran uang tunai dapat digantikan non tunai berupa kartu kredit. Mendorong digitalisasi pembayaran di birokrasi pemerintah provinsi serta menutup celah tindakan korupsi.
“Setiap pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dapat memahami alur atau proses penata usahaan keuangan dengan baik. Dengan demikian ke depan diharapkan sinergitas tata kelola pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Edy Pratowo.
Ia juga mengharapkan melalui bimtek ini pengguna aplikasi SIPD dapat memahami alur penggunaan keuangan dengan baik, sehingga pengelolaan keuang daerah sinergis dan pembangunan meningkat mewujudkan Kalteng BERKAH.
“Pesan saya kepada SKPD agar berperan aktif dalam forum ini untuk mendalami kartu kredit pemda dan aplikasi SIPD,” pesannya.
Sebagai informasi, hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah bertujuan menunjang kinerja operasional institusi sehari-hari, seperti pemenuhan keperluan kantor, konsumsi rapat, hingga perjalanan dinas.
Manfaat dari kartu ini adalah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang memiliki fitur Qris dan adanya monitoring bagi pemegang kartu dan instansi.
Dijelaskan oleh Marzuki selaku Direktur Pemasaran dan Bisnis Bank Kalteng, selain mendukung pemerintah mendukung pengembangan ekosistem keuangan. Oleh karena itu Bank Kalteng sudah menyediakan coporate management system (CMS) yang digunakan oleh pemerintah daerah yang juga sebenarnya digunakan oleh pihak swasta.
“Berikutnya di program KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) kita sementara masih menggandeng dengan salah satu bank pemerintah atau bank himbara, dalam pelaksanaannya di internal bank Kalteng,” jelasnya.
Marzuki menyebut saat ini dalam proses pengajuan izin dari sisi pelaksanaan Qris ke Bank Indonesia, yang nanti akan digunakan untuk KKPD yang terintegrasi dengan Betang Mobile Bank Kalteng.
“Tahun ini kita menargetkan seluruh pemerintah daerah termasuk kab/kota bisa menggunakan KKPD. Setelah soft launching ini akan dilakukan penyediaan administrasi setelah itu baru dilaksanakan (KKPD),” ungkapnya.
