PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalteng mengikuti agenda rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono, M.Si., Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. Kementerian Perdagangan DR. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M dan sejumlah pajat negara terkait lainya, Rabu (8/2/2023).
Sementara dari Pemerintah Provinsi Kalteng dihadiri Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng, Said Salim, S. Kom. Wakil Ketua DPRD Kalteng Bapak H. Abdul Razak, serta seluruh Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan, BPS sudah merilis, angka inflasi menurun dari bulan Desember 5,51% turun menjadi 5,28%, jadi ini penurunan yang signifikan dari bulan September 5,95% Oktober turun ke 5,71%, kemudian di bulan November turun ke 5,42% dan Desember naik menjadi 5,51% dan bulan Januari 2023 turun menjadi 5,28%.
Ini merupakan hal cukup bagus dan terkendali, bahkan semakin terkendali inflasi Januari 2023 relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Januari tahun sebelumnya.
“Pada kesempatan ini nanti, kami juga memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang biasanya yang terendah inflasinya agar menjelaskan kiat-kiatnya, dan untuk daerah yang tertinggi agar menjelaskan problemanya. Pada agenda hari ini selain mendengarkan penjelasan dari Kepala BPS menjelaskan nanti tentang inflasi di bulan Januari dan juga komoditas apa yang naik, di mana saja terjadi, kenaikan dan penurunan, dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan juga mengenai isu-isu yang terkait dengan barang-barang yang perlu dikontrol kenaikannya. Selain itu juga kita akan membahas komoditas-komoditas yang menjadi sorotan dalam inflasi.” ujar Mendagri.
Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Dr. Margo Yuwono, M.Si. menjelaskan, tahun 2023 diawali dengan inflasi yang relative terkendali. Inflasi pada Januari 2022 berada pada angka 0,56% jika dibandingkan dengan Januari 2023 turun menjadi 0,34%. Penyumbang inflasi nasional secara tahun ke tahun (years on years) di antaranya:
- bensin (1,07%),
- bahan bakar rumah tangga (0,24%)
- beras (0,24%)
- tarif angkatan udara (0,19%)
- rokok kretek filter (0,17%)
Sebaran Inflasi Januari 2023 di Indonesia di antaranya:
- Sumatera, inflasi tertinggi di kota Bukittinggi (7,17%)
- Jawa, di kota Bandung (7,37%)
- Kalimantan, kotabaru (7,78%
- Sulawesi, Kotamobagu (7,42%)
- Maluku Papua, inflasi tertinggi di Manokwari (6,08%), inflasi terendah di Kota Sorong (3,23%)
- Bali Nusra, kota Kupang (7,08%)
Berdasarkan data tersebut komoditas penyumbang inflasi di Kotabaru yaitu Tarif Angkatan Udara dengan andil 1,81%, bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,85%, bensin 0,81%, beras 0,80%, rokok kretek filter 0,30%, bawang merah 0,29%. Kemudian yang menjadi kewaspadaan pokok bahasan komoditas ini yaitu inflasi beras, air minum PAM, rokok.
Daftar komoditas penyumbang kenaikan harga, Minggu 1 Februari 2023 di level provinsi pada 13 provinsi adalah bawang merah, beras, minyak, vabai merah, tempe, daging ayam ras, tahu mentah. Sedangkan di level kabupaten/kota yaitu beras (di 114 kab/kota), bawang merah (di 101 kab/kota), cabai merah, minyak goring, bawang putih, tempe, dan cabai rawit.
“Beberapa catatan dari BPS mengenai cara bagaimana kita menghadapi puasa dan lebaran, sehingga nanti kita semua bekerjasama untuk menjaga inflasi ini terkendali dan daya beli masyarakat kita jaga bersama.”
Setelah banyak catatan dari pantauan Kepala BPS, kemudian dipaparkannya kebijakan Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. dalam mendukung pengendalian inflasi, yaitu dengan memperhatikan isu utama:
- Inflasi Nasional masih tinggi (target 4%)
- Andil inflasi bahan makanan tinggi (1,06% y-on-y)
- Komoditas kewenangan NFA yang menjadi penyumbang inflasi utama antara lain: beras (2,34% y-on-y), cabai besar (10,90% y-on-y), dan cabai rawit (17,85% y-on-y).
- Sejumlah kab/kota mengalami kenaikan harga pangan.
Mengacu pada isu utama tersebut, langkah-langkah yang sudah dilakukan Badan Pangan Nasional adalah:
- Rakor pengendalian Inflasi bersama K/L terkait dan Dinas Pangan.
- Fasilitas koordinasi antara Dinas Pangan dengan Perum BULOG dan BUMN Pangan.
- Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan dan Evaluasi SPHP Beras lintas K/L.
- Monitoring pelaksanaan SPHP Beras serta ketersediaan dan harga pangan bersama K/L dan dinas pangan.
Kemudian dari Badan Pangan Nasional memberikan masukan strategi yang perlu dilakukan pemerindah daerah yaitu:
- Penyusunan rencana aksi dan pengendalian inflasi khususnya focus di Kab/kota yang inflasinya tinggi.
- Koordinasi dengan KANWIL BULOG dan BUMN Pangan setempat untuk kegiatan SPHP.
- Optimalisasi pemanfaatan APBD dan dana BTT.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawaty, S.H.,M.H. menyampaikan di Kalimantan Tengah sendiri beras dan minyak goreng masih belum bergejolak, beras maupun minyak goreng akan terus dipantau agar tidak terlalu jauh dari harga eceran tertinggi.
“Anstisipasi yang dilakukan sebelum kenaikan yaitu koordinasi dengan produsen minyak goreng, distributor, seperti yang diarahkan oleh mendagri jangan sampai ada penimbunan di gudang masing-masing agar dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri tadi, stok 450.000 ton itu sudah mencukupi, untuk stok di Kalteng sendiri 265,48 ton”. bebernya.
