KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menyusun Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena El Nino.
Peta wilayah, data titik panas, dan proyeksi cuaca musim kemarau menjadi bahan diskusi para peserta Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Selasa, (14/7/2026) di Aula Hotel Fovere Kapuas.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, mengatakan forum tersebut bertujuan merumuskan kerangka penanganan jika karhutla benar-benar terjadi.
Berbagai pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, hingga unsur perusahaan dan masyarakat.
“FGD ini bertujuan menyusun kerangka rencana kontinjensi dengan melibatkan stakeholder terkait,” kata Pangeran kepada wartawan usai kegiatan di Aula Hotel Fovere Kuala Kapuas.
Menurut dia, rencana kontinjensi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran muncul, sehingga penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia meminta seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kolaborasi demi kepentingan masyarakat.
Pangeran menjelaskan, kondisi Kabupaten Kapuas saat ini masih relatif aman. BPBD sempat mendeteksi empat titik hotspot, namun seluruhnya berhasil ditangani melalui koordinasi lintas instansi.
“Sampai saat ini ada empat hotspot dan semuanya sudah berhasil ditangani melalui koordinasi yang baik,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Lahan gambut yang luas di Kabupaten Kapuas memiliki karakteristik api yang dapat menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga sulit dipadamkan jika sudah membesar.
BPBD mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta menyiapkan tong atau penampungan air di lingkungan masing-masing sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran kecil yang dapat segera ditangani sebelum meluas.
Menurut Pangeran, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi.
“Semua OPD, instansi vertikal, perusahaan, dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam penanganan bencana. Kalau tidak, kita semua yang akan menjadi korban,” pungkas Pangeran. (*/dn)
