PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID -Tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah. Dengan anggaran daerah yang terbatas, pemerintah belum mampu melakukan peningkatan ruas jalan secara maksimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan, biaya pembangunan jalan saat ini sudah sangat tinggi. Per satu kilometer diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp10 miliar, bahkan bisa lebih tergantung kondisi di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat sebagian besar dana yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan rutin. Penanganan yang dilakukan umumnya sebatas menutup lubang atau memperbaiki kerusakan ringan agar jalan tetap bisa dilalui masyarakat.
Akibatnya, peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh harus menunggu dukungan anggaran yang jauh lebih besar.
Menurut Lohing, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan wilayah luas dan banyak ruas jalan yang membutuhkan peningkatan.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan bukan hanya soal akses transportasi. Pembangunan jalan juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi logistik, hingga pelayanan publik.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” pungkas Lohing.
