PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wacana Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang soal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat kantin sekolah mendapat sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Perubahan tempat memasak dinilai berdampak pada mekanisme distribusi dan pola pengawasan program.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menegaskan, tujuan utama MBG harus tetap jadi prioritas, apapun mekanisme yang dipilih pusat. Program ini bagian dari strategi nasional meningkatkan gizi generasi muda.
“Program strategis Presiden Prabowo ini intinya untuk anak-anak kita. Mekanismenya kewenangan pusat. Yang paling penting program berjalan baik dan manfaatnya dirasakan peserta didik,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Tomy menilai wacana itu masih butuh kajian mendalam sebelum diterapkan luas. Aspek teknis mulai dari dapur umum, distribusi, hingga pemanfaatan kantin sekolah harus memperhatikan standar gizi, keamanan pangan, dan kesiapan sekolah.
Skema kantin sekolah bisa jadi alternatif memperluas jangkauan. Namun pemerintah perlu memastikan tiap sekolah punya kapasitas memadai agar kualitas makanan siswa tetap terjaga.
“Kalau ke kantin bisa juga, tapi harus ada kajian lebih dalam. Jangan sampai tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.
Perubahan mekanisme juga akan menggeser fokus pengawasan. Jika selama ini pemantauan terpusat pada dapur penyedia atau SPPG, maka lewat kantin sekolah pengawasan akan lebih banyak di lingkungan sekolah.
“Memang akhirnya terfokus di sekolah-sekolah. Pasti pemantauannya lebih banyak lagi. Karena itu perlu dipersiapkan baik agar kualitas makanan, kebersihan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga,” tegas Tomy.
Oleh sebab itu, tegas dia, BGN perlu melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan kebijakan. Dengan perencanaan matang dan sistem pengawasan kuat, maka diharafkan MBG tetap efektif mendukung peningkatan gizi peserta didik di Kalteng dan daerah lain.
