MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Barito Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Jumat (19/6/2026), dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, para asisten, kepala perangkat daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata H. Shalahuddin.
Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas bimbingan, arahan, dan rekomendasi yang telah diberikan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun langkah-langkah tindak lanjut atau action plan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi sesuai batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, H. Shalahuddin menyatakan akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh seluruh perangkat daerah agar proses perbaikan berjalan optimal.
“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius. Saya akan memantau langsung progresnya karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga berharap capaian opini WTP ke-11 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
