PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI. CO.ID – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan adanya potensi kesenjangan layanan keuangan di tengah percepatan digitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sistem pembayaran digital tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif diterapkan di wilayah pedalaman akibat keterbatasan jaringan internet dan masih rendahnya literasi digital masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik mengatakan, transformasi digital di sektor keuangan harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi.
Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, kebijakan digitalisasi berisiko tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai kelompok lanjut usia dan masyarakat di desa terpencil menjadi pihak yang paling terdampak. Selain belum terbiasa menggunakan teknologi digital, mereka juga masih menghadapi persoalan jaringan internet yang belum merata di sejumlah wilayah pedalaman.
“Untuk pembayaran sistem digital tentu membuat kesulitan bagi orang lanjut usia, terutama warga dari beberapa desa yang belum terkoneksi internet dan masih tertinggal dalam pemahaman digitalisasi. Yang dibutuhkan masyarakat pedalaman adalah sinyal internet,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Sutik menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Kalteng, pihak perbankan, dan penyedia layanan telekomunikasi. Ia menilai penguatan infrastruktur jaringan harus menjadi prioritas sebelum mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara masif.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya langkah konkret dan terukur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui kolaborasi lintas sektor agar pemerataan digitalisasi dapat benar-benar terwujud.
“Paling utama perbaikan sinyal agar bisa masuk, supaya masyarakat di pelosok juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik,” tegasnya.
