KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Bupati Kapuas HM Wiyatno membuka forum “kopi bareng” perdananya bersama awak media dengan nada reflektif.
Obrolan mengalir ringan di sebuah sudut Cafe Jenggolo di Kuala Kapuas, Senin malam, 4 Mei 2026.
Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Wiyatno menjadikan forum itu sebagai ruang “curhat” pemerintah daerah. Wakil Bupati Dodo, menurut dia, berhalangan hadir karena tugas dinas di Jakarta.
“Ini baru pertama sejak saya menjabat,” kata Bupati Wiyatno. Ia berharap pertemuan semacam itu tak berhenti sebagai seremoni. “Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir.”
Lebih dari setahun memimpin Kapuas, Wiyatno menilai roda pemerintahan berjalan relatif lancar. Ia menunjuk sejumlah capaian fisik sebagai bukti: pelebaran jalan, penataan lampu kota, hingga pembenahan taman.
“Itu yang bisa langsung dilihat masyarakat,” ungkap Wiyatno dengan nada santai.
Namun sorotan utama tetap pada infrastruktur jalan. Di Kecamatan Kapuas Kuala, misalnya, pemerintah menggelontorkan hampir Rp50 miliar untuk penanganan ruas utama.
Wiyatno menekankan peran Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan Jalan (UPR) sebagai garda cepat. Dengan tiga unit grader yang kini tersedia, perbaikan jalan rusak disebut bisa dilakukan tanpa prosedur panjang.
“Kalau ada jalan putus, tidak perlu lelang. Langsung kita tangani,” tegas Wiyatno.
Informasi kerusakan jalan, ia mengakui, kerap datang dari media sosial. TikTok dan Facebook menjadi semacam sistem pelaporan publik. “Malam ada laporan, pagi alat sudah meluncur,” lanjutnya.
Di luar kemampuan anggaran daerah, pemerintah memilih menggandeng investor. Skemanya sederhana: perusahaan diminta membantu memperbaiki akses jalan yang juga mereka gunakan.
Wiyatno mengklaim pendekatan itu efektif. Di Desa Lawang Kamah, misalnya, perusahaan disebut langsung turun tangan membangun jalan dan jembatan setelah rapat singkat.
Ia menegaskan, pemerintah tidak membebani investor di luar konteks kebutuhan masyarakat. Namun, ada ekspektasi timbal balik: perbaikan infrastruktur, penyelesaian konflik lahan, hingga prioritas tenaga kerja lokal.
Sejumlah proyek lain juga dipaparkan. Jalan sepanjang 30 kilometer di Sei Asam menuju perbatasan Kalimantan Selatan masih menyisakan 10 kilometer yang belum ditingkatkan.
Sementara jalur Basarang–Mandomai sepanjang 22 kilometer ditargetkan fungsional pada akhir 2026. Di wilayah Bataguh, pembukaan jalan Jangkit–Tamban Catur sepanjang 8 kilometer tengah berproses.
Adapun proyek jembatan di Bapalas senilai Rp15 miliar telah memasuki tahap kontrak.
Pemerintah juga merancang pembangunan jangka menengah di ruas Batuah–Batanjung sepanjang 59 kilometer.
Tahun ini, pengerjaan difokuskan pada badan jalan. Infrastruktur penunjang seperti box culvert dan jembatan besar diproyeksikan menyusul hingga 2027 menuju Kapuas-Batanjung.
Tak hanya kawasan pasang surut, wilayah pedalaman pun mulai disentuh. Wiyatno mengisahkan perjalanannya menggunakan sepeda motor trail melintasi jalur Pujon–Pasak Telawang–Sei Hanyu sejauh 98 kilometer.
“Semua desa kita singgahi,” katanya. Dari kunjungan itu, sejumlah program pembangunan disusun.
Di kawasan perkotaan, pengembangan diarahkan ke Selat Utara dan Selat Hulu untuk mengurai kepadatan di pusat kota. Pelebaran jalan, pembangunan drainase, hingga rencana jaringan PDAM mulai disiapkan.
Bagi Wiyatno, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Ia menyebutnya sebagai upaya membuka isolasi wilayah dan mempercepat mobilitas warga. “Yang penting masyarakat nyaman melewati,” imbuhnya.
Forum malam itu berakhir. Namun dari percakapan yang mengalir, satu hal terasa jelas: pemerintah daerah tengah bertaruh pada kombinasi anggaran, kecepatan birokrasi, dan kemitraan dengan investor untuk menutup ketertinggalan infrastruktur. (*/dn)
