KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Malam itu, obrolan di sebuah kafe di Jalan Jawa mengalir santai. Cangkir kopi berpindah tangan. Namun satu kalimat dari Bupati Kapuas, H.M. Wiyatno, terdengar lebih berat dari sekadar percakapan ringan: ia mengaku malu.
Bukan tanpa sebab. Untuk mencapai sejumlah wilayah di kabupatennya sendiri, ia harus melintasi daerah lain, sebuah ironi bagi pemimpin daerah dengan wilayah seluas Kapuas.
“Kalau kita dari Kapuas mau ke Sei Pinang, harus lewat Pulang Pisau, Palangka Raya, sampai Gunung Mas. Itu yang membuat kita malu,” kata Wiyatno dalam forum “Kopi Bareng” bersama awak media, Senin malam, (4/5/2026).
Di tengah suasana santai di Cafe Jenggolo, pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah: memutus ketergantungan akses melalui wilayah tetangga.
Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I. Sangkai, membuka diskusi dengan gambaran umum. Kapuas, ujarnya, bukan wilayah kecil. Luasnya sekitar 17 ribu kilometer persegi, membentang dari pesisir hingga perbukitan dengan 17 kecamatan.
Di atas wilayah seluas itu, terbentang sekitar 2.000 kilometer jalan dan jembatan sebagian masih menjadi pekerjaan rumah (PR) panjang. “Artinya konektivitas ini bukan hal sederhana. Tapi itu yang sedang kita kejar,” ujar Usis.
Pemerintah daerah menargetkan keterhubungan dari ujung pesisir hingga pedalaman. Jalan bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan juga akses layanan dasar, ekonomi, hingga komunikasi.
Di sejumlah wilayah, sinyal telekomunikasi masih menjadi barang mahal. Warga mengandalkan layanan satelit seperti Starlink yang belum terjangkau semua kalangan.
Harapan kini bertumpu pada pembangunan menara telekomunikasi agar akses informasi tak lagi timpang.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran mulai terasa. Pada 2026, APBD Kapuas berada di kisaran Rp2,6 triliun, di tengah kebijakan efisiensi nasional. Pemerintah daerah berupaya menjaga ritme pembangunan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Bupati Wiyatno menyebut pembangunan jalan lintas kecamatan sebagai prioritas utama. Ia menargetkan jalur penghubung dari Batanjung—Kapuas-Mantangai—Timpah—Pujon—Pasak Talawang—hingga Sei Pinang dapat difungsikan pada 2028.
Jika target itu tercapai, waktu tempuh yang sebelumnya harus memutar melalui daerah lain bisa dipangkas hingga separuhnya. “Kalau semua sudah terkoneksi, kita bukan hanya lebih mudah, tapi juga punya kebanggaan,” katanya.
Fondasi pembangunan mulai dikerjakan. Pada 2025, pemerintah daerah membuka konektivitas Kapuas-Batanjung dan meningkatkan sekitar 25 kilometer jalan. Tahun ini ditargetkan bertambah sekitar 29 kilometer.
Pada 2027, fokus pembangunan bergeser pada penyelesaian jalur utama, termasuk pembangunan jembatan dan box culvert di puluhan titik. Meski belum seluruhnya berlapis aspal, jalur tersebut diharapkan sudah bisa dilalui kendaraan.
Bagi warga di wilayah terpencil, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia menjadi penghubung harapan antara hasil kebun dan pasar, antara anak-anak desa dan sekolah, hingga akses menuju layanan kesehatan.
Di tengah keterbatasan, Wiyatno ingin memastikan satu hal: warga Kapuas tak lagi harus “keluar rumah” hanya untuk mencapai wilayahnya sendiri.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan penyelesaian program pembangunan Waterfront City, taman dalam kota, dan perluasan kawasan perkotaan pada 2026.
Adapun sektor lain seperti pertanian, transmigrasi, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, pendidikan, serta kesehatan akan dikerjakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. (*/dn)
