PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran menegaskan, evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran mitra harus memastikan kebutuhan pokok, khususnya gaji pegawai, tidak terganggu meski terjadi pemotongan anggaran.
Pernyataan ini disampaikan usai tiga hari pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama 12 mitra kerja, termasuk tiga rumah sakit daerah: RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD dr. Murjani Sampit (Hanau), dan RSJ Kalawa Atei, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, pembahasan anggaran dilakukan secara rinci untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Gaji harus terjamin selama setahun penuh, jangan sampai hanya cukup untuk sembilan bulan dan sisanya menunggu perubahan anggaran, karena itu akan memberatkan pegawai,” tegas Tomy.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pembahasan menunjukkan adanya mitra yang anggarannya menurun, namun ada pula yang justru bertambah. Prinsipnya, selama penyesuaian tidak mengganggu keuangan SOPD, program masih dapat dijalankan.
Tomy juga mengingatkan adanya proyeksi efisiensi anggaran pada 2026 sebagaimana disampaikan Kementerian Keuangan. Sebab itu, Pemerintah daerah diminta untuk memacu sektor-sektor prioritas, termasuk ketahanan pangan.
Ia mencontohkan kegiatan panen raya di Kabupaten Kapuas yang ditinjau langsung oleh Gubernur Kalteng beberapa hari lalu.
“Itu salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional,” jelasnya.
Dari 12 mitra Komisi III, permintaan penambahan anggaran dianggap wajar, terutama bagi yang sebelumnya mendapat alokasi lebih kecil. Seluruh masukan dari SOPD mitra akan dikompilasi untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng.
“Proses ini memerlukan waktu karena masih ada beberapa komisi yang belum selesai menyusun rangkuman dan berita acara. Rencananya, malam besok baru akan disampaikan ke Banggar,” pungkas Tomy.
