Tingkatkan SDM Dosen, IAKN Palangka Raya Gelar Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjut
Pemkab Pulpis Setujui Raperda APBD 2021
PULANG PISAU, KALTENGTERKINI,CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulang Pisau (Pulpis) menggelar rapat paripurna, Senin (30/11). Kegiatan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang dipimpin Ketua DPRD Pulang Pisau Ahmad Rifa’i didampingi Waket I dan Waket II.
Dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2020 itu dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan (BAP) bersama rancangan peraturan daerah(Raperda) APBD Pulang Pisau TA 2021.
Rapat diawali laporan tim perumus lima buah raperda, dilanjutkan laporan tim perumus RAPBD TA 2021 dan persetujuan bersama lima buah raperda dan satu buah RAPBD.
Saat menyampaikan sambutan Taty menegaskan, saran dan pendapat yang disampaikan dewan, semuanya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Raperda tentang APBD Pulang Pisau TA 2021.
“Agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah pada masa mendatang,” kata Taty, sapaan akrab Plt Bupati Pulpis itu.
Plt Bupati mengungkapkan, pembahasan lima raperda dilakukan secara detail dalam rapat gabungan.
“Saya yakin, kita semua yang mengikuti proses pembahasan dengan segala dinamikanya akan sampai pada suatu kesimpulan,” ucap Taty.
Menurutnya konstruktif harus terus antara pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
“Saya bersyukur atas lancarnya proses pembahasan lima raperda. Baik raperda usulan eksekutif dan raperda inisiatif DPRD kabupaten Pulang Pisau,” ungkap Taty.
Ia menambahkan, memang selalu ada dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasan. Pendapat, kritik dan saran kita maknai sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsi bagi kemajuan pembangunan daerah.
Demikian pula, lanjut dia, pendapat dan saran yang disampaikan melalui laporan komisi-komisi dewan akan menjadi masukan dan bahan perbaikan bagi perangkat daerah guna menghasilkan sebuah produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tutupnya. (pri)
