KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas belum menemukan titik temu.
Persoalan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung masih menjadi salah satu ganjalan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama pihak eksekutif bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kapuas, Selasa, 10 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas H. Abdurrahman Amur, dan diikuti Panitia Khusus (Pansus) III, termasuk ketua, anggota, dan tenaga ahli.
Turut hadir dari Eksekutif Pelaksana Tugas Asisten I Sekretariat Daerah Kapuas, Budi Kurniawan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ketua Bapemperda DPRD Kapuas, H. Abdurrahman Amur, mengatakan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam rancangan RTRW.
DPRD meminta penjelasan Panitia Khusus (Pansus) III beserta tenaga ahli, sekaligus meminta pemerintah daerah menguraikan sejumlah usulan yang belum masuk dalam rancangan.
“Banyak hal yang belum terakomodasi, terutama persoalan tata ruang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Amur kepada wartawan seusai RDP.
Menurut Amur, keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat di kawasan berstatus hutan lindung membutuhkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Pemerintah daerah, kata Amur, perlu mencari jalan keluar dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Persoalan lain menyangkut kawasan Pelabuhan Batanjung dan sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian status maupun peruntukan ruang.
“Yang paling penting, tata ruang ini harus mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung lama justru tidak mendapatkan penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, Budi Kurniawan menjelaskan penyusunan RTRW harus memperhatikan pembagian kawasan dan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang.
Menurutnya, pemerintah kabupaten hanya memiliki ruang perencanaan tata ruang sekitar 27,5 persen dari total wilayah Kapuas. Sebagian besar wilayah lainnya merupakan kawasan hutan yang pengaturannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Budi mengatakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di luar peruntukannya tidak bisa dilakukan begitu saja. Diperlukan prosedur sesuai ketentuan, antara lain melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan.
Karena itu, pihak eksekutif memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah kabupaten agar pembahasan Raperda RTRW tidak melampaui ketentuan yang berlaku.
“Pemetaan pembagian kawasan dan kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan Raperda RTRW berlanjut ke tahapan berikutnya,” pungkasnya. (dn)
