KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas merancang belanja daerah sebesar Rp2,12 triliun lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Angka itu melampaui target pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,86 triliun lebih.
Rancangan anggaran tersebut disampaikan Bupati Kapuas H. M Wiyatno dalam rapat paripurna ke-2 masa persidangan III tahun 2026 di DPRD Kapuas, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes. Hadir pula Wakil Bupati Dodo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris daerah Usis I. Sangkai, kepala perangkat daerah, dan anggota DPRD.
Dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2027, Bupati Wiyatno menyatakan anggaran daerah diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian menjadi sektor prioritas, disertai upaya memperluas akses pelayanan publik dan mendorong kegiatan ekonomi warga,” katanya.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp204 miliar lebih. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,657 triliun lebih.
Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,120 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp258 miliar antara rencana belanja dan target pendapatan. Kesenjangan itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp260 miliar lebih, yang bersumber dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp2,6 miliar lebih untuk membayar cicilan pokok utang pemerintah daerah kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
Besarnya rencana belanja tersebut menempatkan kemampuan keuangan daerah dan ketepatan alokasi anggaran sebagai perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027.
Sementara itu, Wiyatno menyebut Proyeksi SiLPA juga menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati untuk memastikan rencana pembiayaan sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Pembahasan bersama DPRD akan menentukan bagaimana target pendapatan, belanja, dan pembiayaan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan.
“Anggaran yang disusun diharapkan tidak hanya mendukung program prioritas pemerintah, tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kapuas,” tutup Wiyatno. (dn)
