PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Perum Bulog memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan melalui pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan melalui skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dengan dukungan subsidi penuh ongkos angkut oleh Bank Indonesia.
Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pasokan beras premium di Kalimantan Tengah (Kalteng), sekaligus mengurangi beban biaya logistik agar harga jual beras kepada masyarakat lebih terjangkau.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan intervensi ini dilatar belakangi perkembangan inflasi daerah yang masih mendapat tekanan dari komoditas beras.
Menurutnya, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjadi fokus utama TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan. Karena itu, diperlukan langkah konkret melalui pengadaan dari daerah penghasil yang memiliki pasokan beras premium.
“TPID Kalteng, khususnya Bulog, itu mencermati perkembangan inflasi Kalimantan Tengah yang mungkin masih relatif agak tinggi, khususnya dipicu oleh harga beras, sehingga kita mendapat masukan dan arahan dari Dewan Pengarah TPID untuk melakukan action untuk tujuannya memastikan ketersediaan pasokan. Tentu memastikan keterjangkauan harga,” ujar Yuliansah.
Ia menjelaskan, dalam skema kolaborasi FDP yang baru pertama kali diluncurkan tersebut, Bank Indonesia menanggung penuh subsidi ongkos angkut beras dari daerah asal hingga ke titik distribusi di Kalteng.
“Memang ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ini strategi utamanya adalah memasok dari daerah penghasil. Dalam hal ini kita mengambil beras dari Sulsel, Makassar, di mana nanti pada praktiknya harga yang dijual nanti diupayakan di bawah harga eceran tertinggi,” katanya.
Yuliansah menambahkan, subsidi biaya angkut diharapkan dapat menekan komponen biaya distribusi sehingga pasokan beras premium dapat masuk ke pasar Kalteng dengan harga yang lebih kompetitif.
“Kami dari sisi Bank Indonesia mengambil peran untuk memfasilitasi dari sisi ongkos angkutnya. Jadi, kita namakan fasilitas distribusi pangan, sehingga itu menjamin bahwa harga dari harga asal itu bisa sama dengan harga yang akan dijual di tempat kita di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng, Erwin Budiana, menjelaskan bahwa pengadaan beras premium dari Makassar diperlukan karena Kalteng masih menghadapi keterbatasan sarana penggilingan modern yang mampu menghasilkan beras dengan kualitas premium.
Melalui sinergi bersama Bank Indonesia, Bulog melaksanakan pengadaan sebanyak 150 ton beras premium untuk memperkuat pasokan di tiga wilayah pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK) utama di Kalteng.
“Program ini adalah untuk memperkuat pasokan beras premium di beberapa wilayah pencatatan inflasi utama Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sebaran 75 ton di Kota Palangka Raya, 25 ton di Kabupaten Kapuas, dan 50 ton di Kabupaten Kotawaringin Timur,” jelas Erwin.
Erwin menilai skema FDP memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi pangan di Kalteng yang memiliki wilayah geografis luas, jarak antardaerah yang relatif jauh, serta membutuhkan kombinasi transportasi darat dan sungai.
“Kami berharap program fasilitas distribusi pangan ini menjadi fondasi berkelanjutan dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih responsif dan tangguh di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Melalui skema FDP ini, Bank Indonesia bersama Perum Bulog dan TPID Kalteng berharap pasokan beras premium di pasar tetap terjaga dan harga jual kepada masyarakat dapat diupayakan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan distribusi pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. (Aryan)
