
PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, bersama jajaran TAPD dan kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (23/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri Wakil Ketua I, II dan III, anggota DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng.
Linae Victoria Aden mengatakan, pembahasan Raperda Perubahan APBD merupakan tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk mencermati kembali program dan kegiatan yang masuk dalam rancangan perubahan anggaran.
“Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah, sehingga program yang dijalankan tetap memiliki dasar perencanaan yang jelas,” ujar Linae.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng terus mendorong proses pembahasan anggaran berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setiap pembahasan tentunya kita harapkan dapat menghasilkan kesepahaman, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan,” katanya.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen perubahan anggaran sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Kalteng bersama DPRD terus melakukan pembahasan secara bersama-sama agar perubahan APBD dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan daerah.

