PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperketat efisiensi anggaran sekaligus memastikan kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Dalam pidato resmi Gubernur Agustiar Sabran, Pemprov Kalteng menempatkan tiga hal sebagai perhatian utama, yakni efisiensi anggaran, pemerataan akses layanan dasar, serta penguatan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Pemprov memastikan akses masyarakat di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas. Kebijakan afirmatif diarahkan melalui pemerataan tenaga kesehatan, pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan di pelosok, penguatan sistem rujukan hingga pemanfaatan layanan telemedisin.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program tersebut mencakup bantuan biaya sekolah hingga Bantuan Biaya Kuliah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.
Sementara itu, menyikapi perhatian Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem dan Demokrat terkait ancaman bencana pada musim kemarau, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak karhutla.
Salah satunya melalui pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp3 miliar kepada BPB-PK pada tahap siaga bencana. Dukungan alokasi DBH-DR di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga terus diperkuat.
Tak hanya penanganan kebakaran, pemerintah turut mengantisipasi dampaknya terhadap ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersubsidi di 14 kabupaten/kota, optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta pemantauan harga kebutuhan pokok secara harian.
Pada sisi fiskal, Pemprov Kalteng menyatakan melakukan efisiensi terhadap belanja yang dinilai tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan belanja administrasi.
Defisit anggaran yang muncul akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan DAK Infrastruktur dari pemerintah pusat juga ditekan hingga berkurang Rp225 miliar.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyesuaian SiLPA sebesar Rp216 miliar dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” ujar Edy membacakan pidato Gubernur.
Gubernur Agustiar Sabran melalui Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan dan catatan kritis dari tujuh fraksi DPRD Kalteng, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB dan PAN.
Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memastikan Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
