PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026–2030 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah 2026–2030 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus membuka kegiatan, Plt. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs memerlukan pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder partnership) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pihak lainnya.
“Pendekatan ini menjunjung prinsip No One Left Behind serta mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional asal Jerman, GIZ, melalui program penguatan kapasitas perencanaan kebijakan guna mendukung implementasi Agenda 2030 di daerah.
Menurutnya, penyusunan RAD SDGs dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan proyeksi indikator pembangunan yang akan menjadi rujukan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, sehingga selaras dengan target pembangunan nasional maupun global.
Syahfiri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyelesaikan penyusunan RAD SDGs sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target SDGs menuju 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Chandra F. Asmara, menyampaikan bahwa workshop dilaksanakan selama dua hari dan diawali dengan pelatihan pengelolaan Platform SDGs Kalteng bersama GIZ.
Ia menambahkan, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan GIZ telah berlangsung sejak tahun 2024 dan terus diperkuat melalui berbagai program kolaboratif hingga tahun 2026.
“Partisipasi aktif masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pencapaian indikator SDGs di daerah,” ungkapnya.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan Platform SDGs Kalteng yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memantau capaian pembangunan secara terbuka dan akuntabel.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat berlangsung lebih inklusif, partisipatif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berkah, dan sejahtera.
