PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran sekitar Rp40 miliar kepada Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memperkuat penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pembiayaan penanganan karhutla di daerah. Anggaran Rp40 miliar itu disebut berada di luar dukungan peralatan yang turut digunakan untuk membantu proses pemadaman.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membenarkan adanya dukungan anggaran tersebut. Ia menyebut pemerintah daerah bersama berbagai unsur terus melakukan upaya pemadaman dan pengendalian karhutla.
“Yang kita dapat Rp40 miliar selain dari peralatan pendukung untuk membantu pemadaman karhutla,” kata Agustiar setelah menyerahkan bantuan sosial di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (17/9/2026).
Dukungan itu datang ketika kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla di Kalteng masih menjadi perhatian. Di lapangan, persoalan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kebutuhan personel, peralatan pemadaman hingga perlindungan bagi relawan yang bekerja di titik-titik kebakaran.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi bahkan menyebut penanganan karhutla saat ini menghadapi tiga persoalan utama, yakni kekurangan peralatan, tenaga dan dana. Ia meminta dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan nyata di lapangan.
“Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalteng,” ujar Junaidi dalam pemberitaan sebelumnya.
Selain Rp40 miliar tersebut, pemerintah pusat juga telah menyetujui tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi beserta kabupaten/kota yang terdampak karhutla. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan regulasi agar anggaran dapat digunakan tanpa terhambat persoalan administrasi.
Junaidi sebelumnya memperkirakan Kalteng berpotensi memperoleh bagian sekitar Rp100 miliar dari skema Rp760 miliar tersebut. Namun, angka pembagian itu tidak sama dengan angka Rp40 miliar yang telah disebut sebagai dukungan khusus untuk Kalteng.
Sorotan lain datang dari kondisi para relawan di lapangan. DPRD Kalteng meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan personel yang berada di garis depan.
Junaidi meminta dukungan bagi relawan mencakup kebutuhan operasional, perlengkapan keselamatan serta dukungan finansial selama mereka menjalankan tugas.
Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, tantangan berikutnya berada pada kecepatan dan ketepatan penggunaannya. Dana tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi segera diterjemahkan menjadi tambahan personel, peralatan, dukungan keselamatan dan langkah konkret untuk mempercepat pengendalian karhutla di Kalteng.
Sementara itu, Agustiar menegaskan penanganan karhutla terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Kita terus berkolaborasi, semua pihak terus berusaha untuk membantu memadamkan api,” ujarnya.
