PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dipacu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPKP Perwakilan Kalteng menggelar pertemuan strategis guna mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, Selasa (28/4/2026) di Palangka Raya.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap PAD, di antaranya sektor pertambangan, ketenagalistrikan, serta pemanfaatan air tanah. Pada sektor pertambangan, fokus diarahkan pada optimalisasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta validasi data produksi guna memastikan akurasi potensi penerimaan.
Sementara itu, di sektor ketenagalistrikan, tren peningkatan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) menjadi perhatian, khususnya dalam pemetaan kontribusi fiskal yang lebih terukur. Adapun pada sektor air tanah, pengawasan akan diperkuat agar pemanfaatannya tetap terkendali sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi daerah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor dan pengawasan aktif menjadi kunci dalam menutup celah kebocoran PAD.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi PAD, khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral. Melalui kolaborasi bersama BPKP, berbagai potensi yang selama ini belum tergarap maksimal dapat kita identifikasi dan dorong menjadi penerimaan riil daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan integrasi data pertambangan, ketenagalistrikan, dan air tanah akan terus dilakukan guna meningkatkan transparansi dan akurasi perhitungan potensi penerimaan daerah.
“Dengan penguatan pengawasan serta validasi data yang lebih komprehensif, kami optimistis potensi PAD dari sektor ESDM dapat meningkat signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” lanjutnya.
Melalui sinergi antara Dinas ESDM dan BPKP Kalteng ini, diharapkan potensi sumber daya yang dimiliki Kalimantan Tengah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu dikonversi menjadi penerimaan nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
