PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi mengatakan,
penanganan kebersihan dan pencemaran lingkungan di Kota Palangka Raya tidak hanya butuh penanganan teknis, tetapi juga kebijakan yang berbasis riset dan kajian ilmiah.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi mendorong keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan lingkungan.
Hasan menilai persoalan lingkungan di Palangka Raya, mulai dari penumpukan sampah, pencemaran sungai dan lahan gambut, hingga penurunan kualitas udara, tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata.
“Permasalahan lingkungan ini, membutuhkan sentuhan keilmuan agar penanganannya tepat sasaran. Akademisi memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi akar persoalan secara objektif dan merumuskan solusi jangka panjang,” kata Hasan, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Diharapkan setiap program yang dijalankan memiliki landasan data dan analisis yang jelas.
“Mulai dari pemetaan tingkat pencemaran, kajian karakteristik sampah perkotaan, hingga perumusan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi Palangka Raya,” sebutnya.
Hasan mengatakan, kolaborasi dibangun seharusnya tidak berhenti pada pemberian rekomendasi atau hasil kajian semata, tetapi juga mencakup peran aktif akademisi dalam tahap implementasi serta evaluasi kebijakan.
“Dengan begitu, program yang dijalankan pemko bisa dievaluasi secara berkala dan disempurnakan berdasarkan temuan ilmiah di lapangan,” jelasnya.
Hasan mengusulkan agar Pemerintah Kota (pemko) Palangka Raya menyusun kerangka kerja sama yang terstruktur dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
“Kerja sama tersebut mencakup penentuan fokus masalah lingkungan, dukungan anggaran riset, hingga pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Hasan optimistis, melalui kerja sama tersebut dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Palangka Raya, sekaligus mendorong kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. (*/Red)
