BARITO UTARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah setempat untuk mempercepat realisasi belanja daerah.
“Belanja daerah adalah motor pembangunan. OPD yang masih lambat harus mempercepat kinerja fisik dan administrasi agar serapan sesuai target RPJMD,” tegas Shalahuddin dalam apel gabungan, Senin (13/10/2025).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Sekretariat Daerah menjadi OPD dengan pagu tertinggi mencapai Rp142,04 miliar, dan realisasi 69,36 persen. Dinas Pendidikan, meski memiliki pagu jumbo hingga Rp622,35 miliar, baru menyerap 49,76 persen.
Beberapa OPD yang mencatat serapan anggaran cukup tinggi: BKPSDM 62,11 persen, Disporapar 61,92 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61,27 persen, BPKAD 59,97 persen.
Namun sejumlah dinas krusial justru masih berada di bawah 40 persen: Dinas PU dan Penataan Ruang 32,59 persen, Dinas Perkim 35,46 persen, Dinas Penanaman Modal dan PTSP 31,96 persen, Dinas Perhubungan 35,62 persen, RSUD Muara Teweh 32,91 persen,
Tak hanya di tingkat OPD, ketimpangan serapan anggaran juga terlihat di lingkup kecamatan. Lahei Barat mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen, diikuti Teweh Tengah (41,43 persen), dan Lahei (36,95 persen). Sementara itu, kecamatan dengan capaian terendah yaitu: Gunung Purei 32,24 persen, Montallat 35,74 persen, Teweh Selatan 36,20 persen.
Bupati menegaskan bahwa capaian serapan belanja bukan sekadar angka, melainkan indikator nyata dari efektivitas pelaksanaan program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ini bukan soal menghabiskan anggaran, tapi soal tanggung jawab atas kinerja dan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara akan terus mendorong evaluasi berkala dan menekankan penyelesaian kegiatan tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, yang rawan memicu kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.
