PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses pinjaman bagi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan langkah strategis, untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kapasitas BUMD dan mendorong sektor hilirisasi yang selama ini masih lemah.
“BUMD atau usaha milik daerah ini nantinya kita harapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada bantuan atau pinjaman dari pusat, tentu kita sambut dengan gembira,” kata Purdiono, Selasa (4/11/2025).
Ia menekankan, BUMD harus berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar lembaga administratif. Dengan dukungan finansial dan sumber daya manusia yang mumpuni, BUMD dinilai mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Selain menambah PAD, juga bisa menyerap sumber daya manusia. Jadi PAD meningkat, roda ekonomi berputar, dan pembangunan berjalan,” tambahnya..
Namun, Purdiono mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di daerah masih menjadi tantangan utama. Ia mendorong pemerintah daerah untuk serius memperkuat kapasitas pengelolaan BUMD agar tidak hanya menjadi lembaga formal tanpa produktivitas.
“Permasalahannya sekarang, apakah sumber daya kita sudah cukup sanggup mengelola itu. Kita ingin PAD menjadi tumpuan agar daerah tidak selalu bergantung pada TKD, DAK, atau DAU,” lanjutnya.
Politisi DPRD Kalteng ini menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal. Ia berharap kebijakan penguatan BUMD dan diversifikasi pendapatan daerah segera dijalankan agar pembangunan tidak stagnan saat terjadi penyesuaian transfer dari pusat. (Red/*)
