PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Desa dan Kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil. Menurutnya, keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi kalangan tertentu, tetapi harus bisa diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali.
Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat menghadiri Peresmian Posbakum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Wilayah Kalteng yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembentukan Posbankum hingga menjangkau seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Ia menilai, Posbakum tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga simbol kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum.
“Dengan adanya Posbakum, masyarakat yang menghadapi persoalan hukum kini memiliki tempat untuk mencari perlindungan dan solusi tanpa takut terbebani biaya. Inilah bukti bahwa negara benar-benar hadir di tengah rakyat,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Agustiar juga memberikan apresiasi kepada 22 Kepala Desa dan Lurah yang telah menyelesaikan Peacemaker Training dan berhasil meraih gelar NLP. Ia berharap keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun suasana harmonis dan menyelesaikan konflik sosial di tingkat akar rumput.
Selain itu, Gubernur turut memberikan ucapan selamat kepada empat perwakilan Kalteng yang akan berlaga pada ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 di Jakarta, yakni Lurah Tumbang Talaken Gusti Ray Novhanda, Kepala Desa Sungai Rangit Jaya Nur Salim, Lurah Bukit Tunggal Subhan Noor, serta Tomson Pakpahan dari Desa Lupu Peruca, Sukamara.
“Mereka adalah duta keadilan dari Kalteng. Semoga membawa nama baik daerah dan menunjukkan bahwa desa di Kalteng juga mampu menjadi contoh penyelesaian masalah berbasis kearifan lokal,” ujar Agustiar.
Acara peresmian juga ditandai dengan penabuhan katambung sebagai simbol semangat kebersamaan dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh warga.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Leonard S. Ampung, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Hajrianor, serta Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, baik secara langsung maupun virtual.
Gubernur menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa Posbakum bukan sekadar proyek administratif, tetapi sebuah gerakan moral untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi pelindung masyarakat.
“Keadilan tidak boleh berhenti di ruang sidang, tapi harus hidup di tengah masyarakat. Posbankum adalah langkah kita untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.
