PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka pengendalian laju inflasi, menjaga kestabilan harga, menjaga daya beli masyarakat agar tetap naik serta menjaga ketersediaan dan distribusi pangan tetap aman di semua daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, Pemerintah Pusat melalui kepala BKSDN meminta daerah lain yang inflasinya mengalami kenaikan dan cenderung meningkat segera lakukan 9 langkah intervensi agar harga kembali stabil.
Hal tersebut terungkap saat pemerintah provinsi melalui, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/09/2024).
Rakor dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo.
Nampak hadir mendampingi Yuas Elko, Plh Karo Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Fanny Kartika Octavianti, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.
Hadir pula secara virtual, Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan, Perum Bulog Epi Sulandari, dan Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto.
Yusharto dalam arahannya mengatakan, inflasi Kalteng di bulan Agustus 2024 terendah dibandingkan daerah Kalimantan lainnya, yakni 1,29 (y-o-y).
” Bagi daerah yang memiliki konsistensi tinggi agar melakukan intervensi dan langkah-langkah yang lebih bervariasi. Ada sembilan langkah intervensi yang harus dilakukan yaitu pemantauan harga dan stok; melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah; menjaga pasokan; pencanangan gerakan menanam; melaksanakan operasi pasar murah; melaksanakan sidak pasar; berkoordinasi dengan daerah penghasil; merealisasikan BTT; dan memberikan bantuan transportasi dari APBD,” bebernya.
Ia pun meminta seluruh daerah agar terus melakukan upaya dalam pengendalian inflasi dengan mengkombinasikan berbagai langkah intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
“ Mudah-mudahan di rakor-rakor berikutnya daerah yang melakukan upaya pengendalian inflasi bisa bertambah, dan kita berharap seluruh daerah sudah melakukan minimal 1-3 upaya konkrit dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Ponco Adi menyampaikan deflasi yang terjadi di setiap bulan Agustus dalam lima tahun terakhir umumnya disumbang oleh penurunan harga komoditas komponen bergejolak.
“ Komoditas bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama deflasi Agustus 2024, dengan andil deflasi masing-masing 0,08%, 0,03%, 0,03% dan 0,02%,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan harga yang terjadi disebabkan pasokan yang berlimpah.
“ Secara nasional jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu kelima Agustus 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga,” pungkasnya.
