PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengatakan Keaktifan Posyandu harus ditingkatkan. Keaktifan Posyandu diawali dengan optimalisasi kapasitas SDM Kader Posyandu. Imbauan tersebut ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2023.
“Bagaimana tingkat keaktifan posyandu di masing-masing kabupaten. Selalu sama saja problemnya dari tahun ke tahun apalagi pasca pandemi tentang tingkat kehadiran posyandu yang masih rendah dan SDM dari Kadernya itu sendiri.” Sebutnya di Bestfriend Western Hotel. Rabu, (6/12/2023).
Keaktifan posyandu dipengaruhi oleh Kapasitas Kadernya serta tingkat kunjungan aktif masyarakat yang membawa anaknya ke posyandu masih rendah. Dalam hal ini Ketua TP-PKK Provinsi menginginkan tahun 2024 ada kegiatan peningkatan kompetensi kader.
“Tolong Bapak/Ibu sekalian untuk kita bisa mengoptimalkan kembali, menyadarkan masyarakat bahwa penting untuk datang ke posyandu. Untuk tahun depan di setiap kab/kota harus dianggarkan untuk peningkatan kapasitas kadernya.” Jelas Ivo.
Menurutnya, peningkatan kapasitas kader ini penting berkaitan dengan kemampuan bagaimana mengukur anak yang benar, pencatatan data. Kalau kualitas SDMnya rendah, nanti akan menjadi “ngawur” Pendataannya, mengukur anak pun berpotensi asal-asalan, nantinya akan berpengaruh pada saat pengumpulan data dan membuat peringkat keaktifan dan data stunting tidak akan berkembang.
Papar Ivo, melalui data dari dinas kesehatan tahun 2022 untuk tingkat posyandu aktif masih dipegang oleh Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian Kabupaten yang paling terendah adalah Katingan, kemudian Seruyan, dan Kapuas.
Dilihat dari fenomena tersebut, Ivo harapkan komitmen kepala daerahnya dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan dari segi anggaran dan kebijakan masing-masing.
“Sebenarnya anggaran sudah tersedia hanya saja untuk Sumber Daya Manusia perlu pengoptimalan, sehingga kolaborasi yang masih kurang berujung tingkat keaktifan posyandu masih rendah. Ke depan lebih optimalisasi mengajak masyarakat untuk pergi ke posyandu dan yang paling penting peningkatan kapasitas dari kadernya. Karena selama ini anggaran untuk honor, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) tidak ada kendala, hanya kapasitas kadernya yang masih rendah. Seperti pengukuran anak masih salah, memasukkan data masih salah, sehingga ketika ada kompilasi data dari pusat, dari kita pun daei awal sudah salah memasukkan data maka hasilnya akan ngawur.” Ungkapnya.
Oleh karena itu melalui rakor ini harus membangun komitmen dari masing-masing kab/kota untuk penganggaran kembali untuk peningkatan kapasitas kader.
“Sudah didukung juga dari pemberian makanan tambahan (PMT) yang sekarang diimbau tidak boleh lagi menggunakan makanan dalam kemasan instan. Kalau kita ingi menjadi orang tua posyandu di SOPD provinsi itu harus menggunakan PMT lokal.”
Selain nilai gizinya bagus, juga dapat mendorong perekonomian sekitar karena bahan-bahan potensial di tiap daerah dibeli dari masyarakat. Bahan, pengolahan, hingga hasil makanan jadi difasilitasi oleh anggaran Dinas masing-masing, swadaya masing-masing.
“Tahun depan dianggarkan juga setelah diskusi lanjut, yang jelas di tahun ini sudah terlaksana di 13 kabupaten satu kota, dengan PMT dengan memanfaatkan potensi lokal, serta ke depannya Kapasitas SDM Kader harus dikembangkan.” Tutupnya.
