PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bappedalitbang, Kamis, (26/10/2023).
Acara Workshop yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo ini, diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan Pengelolaan Dana Desa di Kalimantan Tengah.
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan tata kerja pegawai Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai yang ditetapkan di tahun 2023, mendorong penggunaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan pengamatan hasil pembangunan Desa.
Wagub Edy Pratowo mengapresiasi kegiatan workshop ini sebagai upaya membina desa untuk pengelolaan keuangan Desa, yang berhubungan dengan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan dan Pelaporan keuangan bagi desa.
Pada Tahun 2023 terdapat 1.432 Desa di Provinsi Kalimantan Tengah menerima Dana Desa dengan total sebesar Rp. 1,216 Triliun lebih yang di salurkan secara bertahap yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20%, yang bersumber dari APBN.
Sehubungan dengan hal tersebut, Wagub menekankan agar memperhatikan aturan wajib yang harus diketahui dan dilaksanakan bersama baik sebagai instansi pendamping, pembina, pengawas, terutama kepada Desa sebagai pengguna dana tersebut sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan.
Pemerintah Provinsi mengharapkan penguatan sinergisitas dalam pembangunan prioritas seperti Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mendukung Target Pemerintah, sehingga penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 yang harus dicapai sebesar 14%.
Kemudian Program Ketahanan pangan, untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan. Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelas Edy.
Ia menambahkan, output dari kegiatan Workshop ini diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar pihak sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembanguan desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada Workshop ini dihadiri narasumber Plt. Deputi PPWPB/Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si., Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jakarta Sucipta, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono, S.E., Ak., CA., CFrA., CGCAE Bambang Ari Setiono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Moh. Iqbal Fatoni, S.H., M.H.
