PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo buka secara resmi Review Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Tengah di Best Western Hotel Palangka Raya. Turut hadir Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. dan Kepala BKKBN Kalteng Jeanny Yola Winokan.
Wagub menyampaikan review PPS (Percepatan Penurunan Stunting) melalui sambutannya. Dilihat dari gambaran Pencapaian prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 26,9% mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2021 sebesar 27,4%, dan menempati peringkat ke 11 Provinsi tertinggi di Indonesia. Perlu kerja yang lebih keras lagi menuju target 15,38% di tahun 2024.
“Dalam pencapaian target tersebut, tentu diperlukan upaya percepatan yang harus melibatkan semua pihak atau dari Pemerintah hingga lapisan masyarakat, untuk berkolaborasi dan sinergis dalam aksi-aksi percepatan penurunan stunting (PPS).” Kata Wagub.
Dalam Peraturan Kepala BKKBN RI tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, salah satu kegiatan prioritas di antaranya penyediaan data keluarga berisiko stunting. Terkait hal tersebut, dalam menyusun program kegiatan PPS harus menyasar pada 157.405 keluarga sasaran berisiko stunting (KRS) di Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan Instansi/perangkat daerah untuk dapat merespon cepat permintaan informasi data dan anggaran dalam PPS.
“Diharapkan para Bupati, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota untuk melakukan pengawalan terhadap intervensi keluarga berisiko stunting, melalui dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didropping pada puskesmas kabupaten/kota, dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Dinas Sosial dan Dana Desa di 1.432 desa se-Kalimantan Tengah serta Bapak/bunda Asuh anak stunting.” Imbaunya.
Lebih lanjut, Edy Pratowo menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting melakukan upaya dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024.
Peraturan Gubernur tersebut memuat indikator dan target Rencana Aksi Daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting. Dari analisis capaian indikator, berdasarkan pelaporan PPS semester I baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terdapat 53 dari 109 indikator yang capaiannya masih di bawah 50%.
“Hal ini dapat menjadi perhatian Tim percepatan penurunan stunting, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memaksimalkan capaian dari target indikator tersebut pada pelaporan semester II tahun 2023.”
Saat ini Asersi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah yang mendukung sektor penanganan stunting tahun 2023 sebesar 35,515 Miliyar Rupiah lebih. Harapannya asersi tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai sasaran dan target PPS. Dan pada tahun 2024 dapat ditingkatkan alokasi penganggaran secara spesifik pada indikator rencana kerja PPS Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hasil Evaluasi BPKP 2023 terhadap kegiatan PPS Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa rekomendasi: Yaitu memastikan keseluruhan dokumentasi penganggaran untuk kegiatan stunting tersedia dengan memadai, memastikan pelaksanaan program penurunan stunting berdasarkan pada data Keluarga Berisiko Stunting yang ter-update.
“Kemudian memastikan anggaran penanganan stunting ditagging sesuai target indikator output dalam 5 pilar dan RAN PASTI, memastikan efektivitas koordinasi dan konvergensi, serta memastikan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian indikator output.” Beber Edy Pratowo.
Ia harapkan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyusunan rencana tindak lanjut bagi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah menuju target 15,38% tahun 2024. Kamis, (12/10/2023).
