PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka pencegahan, penanggulangan serta kesiapan siagaan Personil tim Pemadam Karhutla dilapangan Pemerintah Provinsi secara intensif melaksanakan koordinasi dan komunikasi agar rencana, Program dan penanganan karhutla berjalan sesuai harapan, efektif, efisien dan terkendali mengingat musim kering dan kemarau di perkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September, maka kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi prioritas.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah (BPBPK Kalteng) menggelar Rapat Teknis Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla Menghadapi Puncak Musim Kemarau Tahun 2023 secara daring, Kamis (10/8/2023).
Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari BPBD Kabupaten/Kota se Kalteng dari ruang kerja masing-masing peserta.
Dipaparkan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBPK Ahmad Toyib saat memimpin rapat, memperhatikan perkembangan penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diprediksi berada di bulan Agustus dan September 2023.
“Berdasarkan grafik Titik Hotspot (HS) kejadian dan luasan Karhutla di Kabupaten/Kota sudah mencapai 113%, HS tertinggi dari bulan Juli 2023 yang mencapai 77%. Mengacu pada data yang ada, maka terdapat beberapa Kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu Kabupaten Barsel, Kobar, Kotim, Seruyan, Katingan, Kapuas, dan Sukamara,” ungkapnya.
Selanjutnya, Toyib meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengaktivasi Pos Lapangan sampai di tingkat Kecamatan. Masing-masing Kabupaten/Kota dapat melaporkan aktivasi Pos Lapangan yang dilaksanakan, antara lain jumlah poslap, jumlah personil, lama waktu penugasan dan jumlah anggaran.
“Untuk Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Status Siaga Darurat dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Karhutla pada fase Siaga Darurat, sehingga upaya penanggulangan pada fase Siaga Darurat bisa optimal untuk menghindari terjadinya Tanggap Darurat Bencana Karhutla, dan masing-masing Kabupaten/Kota melaporkan Anggaran BTT yang sudah digunakan untuk penanganan karhutla,” ujar Toyib.
Pada kesempatan ini pula, BPBD Kabupaten/Kota juga melaporkan perkembangan penanganan kejadian Karhutla di wilayah masing-masing serta kendala dan hambatan dalam menangani Karhutla. Kendala utama yang dirasakan di hampir seluruh Kabupaten/kota yaitu, tidak tersedianya akses jalan bagi personil tim darat menuju titik lokasi api dan minimnya sumber air di sekitar lokasi, sehingga memaksa mereka untuk meminta bantuan kepada Tim Satgas Udara untuk melakukan Water Bombing sebagai upaya terakhir.
Lebih lanjut Ahmad Toyib menambahkan, bahwa BPBPK Provinsi sudah mengaktivasi 35 poslap di Kabupaten/Kota.
“Sehingga harapan kami BPBD Kabupaten/Kota juga dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dengan cara menambah poslap dan personil di lapangan, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dalam menghadapi puncak musim kemarau selama 2 bulan ini,“ pungkasnya.
