PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi nasional kembali diadakan secara rutin secara daring oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin, (6/3/2023).
Rapat tersebut membahas perkembangan inflasi sejauh ini pada Februari 2023, data inflasi skala internasional, serta evaluasi dan laporan terkait komoditas pangan yang berpotensi inflasi serta penanganannya. Inflasi Februari 2023 bulan ke bulan (mtm) di angka 0,16% lebih rendah dibandingkan inflasi sebelumnya yang berada di angka 0,34%.
Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, Sekda Nuryakin menyimpulkan agenda dan langkah-langkah bagi daerah di Kalimantan Tengah. Sekda menyimpulkan komoditas yang perlu diwaspadai, mengingat mendekati bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.
Pertama adalah bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam dan beberapa komoditas lainnya. Inilah yang menjadi perhatian lebih.
Sekda mendapati data beberapa daerah yang diperkiraan mengalami kenaikan pangan, seperti beras di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan, kemudian minyak goreng di Kotawaringin Barat.
“Dapat kita lihat juga terdapat beberapa kabupaten yang diperkirakan harga beras menjadi lebih tinggi, yang pertama di Pulang Pisau dan Katingan yang padahal merupakan daerah penghasil beras. Ini akan menjadi perhatian pemerintah provinsi, dan akan mengecek penyebabnya pada saat rapat berikutnya bersama Bupati atau wakil Bupati. Selain itu, harga minyak goreng yang ada di Kotawaringin Barat menjadi tinggi, padahal di sana adalah penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar dan memiliki pabrik produksi.”
Sekda juga mengingatkan kepada TPID Provinsi bahwa terdapat beberapa kabupaten yang tidak melakukan upaya kongkrit yaitu Kabupaten Kapuas, Sukamara, Seruyan dan Murung Raya. Hal ini jangan sampai terjadi, mengingat penanganan ini diperlukan sinergitas kerjasama yang merata, tidak hanya di pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah Kabupaten/Kota.
Diharapkan hari Rabu, 8 Maret 2023 akan dilaksanakan rapat yang fokus membahas infasi lokal di Kalimantan Tengah, dan data-data ketersediaan dan kelangkaan pangan serta penanganannya yang akan kita lakukan untuk dikumpulkan ke pemerintah pusat. Melalui Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Bulog dan lainnya agar bisa melaporkan data-datanya.
“Pada hari yang sama kita akan rapat dan menyampaikan laporan ke pemerintah pusat tentang ketersediaan stok pangan yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga nanti antisipasinya tepat. Untuk daerah yang tidak melaporkan upaya kongkrit akan diingatkan dan ditegaskan melalui surat bahwa kita harus sinergi dan merupakan tugas bersama.” tegasnya.
