PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD Palangka Raya melalui Komisi A, B dan C, beberapa waktu lalu telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan para mitra kerjanya. yang dilaksanakan di ruang paripurna gedung dewan setempat, kemarin.
Adapun salah satu agenda yang dibahas dalam RDP yang tersebut yakni, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Palangka Raya dan terkait Universal Health Coverage (UHC).
“Iya, akhir pekan lalu kami melaksanakan RDP yang dihadiri para mitra kerja komisi DPRD. Terutama OPD dilingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya,” kata anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Shopie Ariany Sitorus, Sabtu (4/2/2023).
Dalam RDP itu lanjut Shopie, dirinya sudah menyampaikan, berlandaskan temuan di lapangan, dimana pelayanan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) kesehatan, kerap kali menimbulkan gejolak. Terutama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, terkesan dalam hal pelayanan BPJS terlihat menumpuk, karena antreannya tidak langsung ditangani.
‘Saya merasa miris melihat kondisi pelayanan publik kita saat ini. Khususnya layanan BPJS kesehatan. Kasihan bagi kaum lanjut usia (lansia) yang mengantri berjam-jam menunggu penanganan,” tukasnya.
Maka itu imbuh Shopie, pihaknya mengharapkan dalam penanganan BPJS kesehatan bisa lebih mengutamakan lansia. Menimbang kondisi fisik lansia mudah sekali terkena penyakit, gangguan keterbatasan fisik, serta penurunan kemampuan fisik.
”Bila menunggu lama antrian, maka yang ada sudah sakit makin sakit lagi. Saya harap pihak BPJS, rumah sakit, dan puskesmas berikan pelayanan khusus bagi lansia. Kalo sudah mereka datang langsung dilayani. Jangan menunggu menumpuk, baru diberikan pelayanan,’timpalnya.
Disampaikan Shopie, pelayanan BPJS kesehatan yang masih carut-marut diharap segera diperbaiki. Karena hal tersebut bertujuan demi ketepatan pelayanan BPJS kesehatan agar lebih jelas terasa dampaknya sebagai sarana pendukung kesehatan masyarakat.
