PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kendati Kalteng sempat barada pada peringkat ke-2 kenaikan inflasi namun belakangan dari hasil rakor bersama pemerintah pusat, Pemerintah provinsi berhasil menekan angka inflasi ke peringkat 9 dari sebelumnya berada pada peringkat ke-2 secara nasional, meskipun demikian tidak menyurutkan semangat Pemerintah Provinsi untuk tetap menekan laju inflasi pada tahun 2023 ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) H. Nuryakin memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/1/2023).
Rapat ini membahas evaluasi terhadap hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi Kalteng bulan Desember tahun 2022.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng Magfur, Kepala Bulog Kalteng Amrullah, dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.
Sekda mengatakan pasar penyeimbang dan pasar murah sudah dilaksanakan di semua kabupaten/kota, terakhir di Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara.
“Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya setiap minggu selalu ada pasar penyeimbang dan pasar murah,” ucap Sekda.
Sekda berharap di tahun 2023 ini upaya untuk menekan angka inflasi di Kalteng bisa lebih dimaksimalkan.
“Kita berharap koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin selama ini harus kita optimalkan lagi apapun hasilnya,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalteng Eko Marsoro menyampaikan inflasi yang terjadi di tahun 2022 lalu tidak lepas dari kondisi global, dimana mulai pulihnya kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidakseimbangan supply dan demand, serta adanya kondisi geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada rantai pasokan dan kenaikan pangan dan energi.
“Pada Desember 2022 angka inflasi di Kalteng 6,32 persen (yoy) turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 6,97 persen (yoy). Kalteng juga turun peringkatnya di posisi sembilan pada Desember 2022, yang sebelumnya berada di posisi dua tertinggi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut Eko berharap ke depannya TPID bisa membuat kebijakan pengendalian inflasi yang memungkinkan untuk diimplementasikan bersama.
“Kita harus membuat kebijakan bagaimana cara kita bisa menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tak kalah penting penguatan sinergi komunikasi ke masyarakat,” pungkasnya.
