PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sehat sekeligus mencegah tindak pidana Korupsi di bidang kehutanan dan perkebunan, maka diperlukan koordinasi, supervisi dan sosialisasi bagaimana memanajemen sumberdaya alam secara tepat dan tidak merugikan negara serta masyarakat, dengan membangun sumberdaya manusia yang kompeten di bidangnya.
Maka Pemerintah Provinsi melakukan forum meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengetahui langkah-langkah dan solusi dalam menangani masalah perkebunan.
Asisten Administrasi Umum (Adum) Setda Provinsi Kalteng, Sri Suwanto didampingi Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng H. Rizky Ramadhana Badjuri mengikuti Forum Group Discussion (FGD) dengan KPK RI secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (28/10/2022). FGD ini membahas tentang penilaian usaha perkebunan.
Sri mengatakan saat ini Kalteng memiliki 2 juta hektar hutan, namun dalam penilaian usaha perkebunan masih ada kendala yaitu belum mempunyai tenaga yang tersertifikasi dan cukup, khususnya di kabupaten/kota.
“Saat ini Pemerintah provinsi belum menganggarkan itu, kami berharap masukan dari semua yang hadir khususnya mengusulkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada), artinya ini akan lebih cepat ketika harus Peraturan Daerah (Perda).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas II Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Roro Wide Sulistyowati yang hadir secara virtual menyampaikan tujuan pertemuan ini untuk menajamkan kembali solusi-solusi atas permasalahan yang berada di kewenangan daerah, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten/kota yaitu terkait dengan penilaian usaha perkebunan dan kemitraan.
“Sedangkan output yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan timeline yang jelas dari hasil yang kita rekomendasikan,” jelasnya.
Turut hadir mendampingi asisten Adum, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng H. Rizky Ramadhana Badjuri. Hadir pula secara virtual anggota Tim Satuan Tugas II Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Wahyu Firmansyah, serta perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait se-Kalteng.
