Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Alfitra Salamm : KPU dan Bawaslu Harus Jaga Integritas dan Profesionalitas

admin01
January 16, 2020
Share
2 Min Read

PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilikada) di provinsi Kalteng yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotim tahun 2020 ini, Anggota DKPP RI Drs. H. Alfitra Salamm. APU berpesan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kalteng untuk selalu menjaga integritas dan Profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini mengingat Pemilihan Kepala Daerah baik gubernur maupun bupati/walikota sungguh rumit dan sulit, tekanannya lebih besar dibandingkan Pemilu Presiden dan Legislatif lalu.

“Jangan sampai ada intervensi-intervensi dari dari calon untuk memenangkan salah satu calon”, ungkap Anggota DKPP RI Drs. H. Alfitra Salamm. APU pada acara Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik/Perilku Penyelenggara Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Swissbell Hotel Danum, Kamis (16/1/2020).

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kalteng, H Harmain Ibrohim dan anggota komisioner lainya, Eko Wahyudi, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi.

Alfitra menambahkan, makanya saya berpesan kepada KPU dan Bawaslu Kalteng agar selalu menjaga integritas, Profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya.

Menurutnya, pengawas pemilu harus lebih proaktif melakukan pengawasan getak gerik di tingkat kecamatan, jangan sampai penyelenggara pemilu menjadi tim sukses dari salah satu calon.

KPU diharapkan melakukan monitoring ke PPK dan PPS terhadap potensi pelanggaran kode etik.

“Semua pihak pro aktif melakukan pengawasan tidak hanya Bawaslu”, tegasnya.

Ia menambahkan, relugasi ikut memberikan kontribusi lemahnya penanganan Politik uang, jadi regulasi perlu dievaluasi.

Proses administrasi KPU pun harus terukur, terbuka sehingga potensi pelanggaran bisa ditekan. Termasuk, inskonsistensi data pribadi calon, perlu menjadi perhatian KPU dan Bawaslu.

Tidak kalah pentingnya, kata dia, KPU dan Bawaslu harus lebih sering mungkin kopi bareng, atau makan duren bareng. Jalin komunikasi secara intens, lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik Bimtek bersama (KPU-Bawaslu) hindari perbedaan penafsiran aturan.

Menurutnya, pelanggaran etik paling banyak akibat kelalaian, kelemahan pemahaman terhadap regulasi.

“Pilkada lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara. Namun secara umum, penyelenggaraan Pemilu on the track”, ujarnya. (dn)

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Sugianto Dukung Penyaluran Starlink, Dorong Pemerataan Internet Hingga Pelosok Katingan November 18, 2026
  • Sugianto: Pelaku UMKM Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton November 18, 2026
  • Yudea Minta Aparat Antisipasi Gangguan Kamtibmas Jelang MTQH November 18, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 11 05 at 19.05.07
Pemerintah Provinsi Kalteng

BPS Catat Jumlah Pekerja Di Kalteng Berkurang 22 Ribu Orang, Sektor Pertanian Masih Dominan

November 5, 2026
WhatsApp Image 2026 11 05 at 19.04.54
Pemerintah Provinsi Kalteng

Ekonomi Kalteng Triwulan III 2026 Tumbuh 2,05 Persen, Pertambangan Terkontraksi

November 5, 2026
WhatsApp Image 2026 10 29 at 18.46.26
Pemerintah Provinsi Kalteng

Lisda Arriyana Dorong Penguatan Kebijakan Perlindungan Lingkungan di Kalteng

October 29, 2026
WhatsApp Image 2026 10 29 at 18.46.10
Pemerintah Provinsi Kalteng

DLH Kalteng Gelar Konsultasi Libatkan Pemangku Kepentingan Susun Raperda RPPLH

October 29, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?