PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID- Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7,43 triliun atau sekitar 89,03 persen dari total anggaran. Capaian ini dinilai belum optimal dan perlu dievaluasi agar program pembangunan serta pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai program yang telah direncanakan tidak berjalan maksimal karena persoalan administrasi maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Ia menilai berbagai kendala yang menyebabkan serapan anggaran belum maksimal harus segera diidentifikasi dan diselesaikan. Salah satunya adalah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
Menurut Sudarsono, perencanaan program perlu disusun lebih matang sejak awal tahun. Dengan perencanaan yang baik, kualitas pembangunan dapat terjaga dan target yang ditetapkan bisa tercapai sesuai jadwal.
Selain itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan setiap program. Langkah ini penting untuk mempercepat realisasi kegiatan sekaligus meminimalkan hambatan.
“Belanja daerah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun program pemberdayaan ekonomi. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas,” katanya.
Sudarsono berharap hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, ia optimistis Kalteng mampu mengoptimalkan setiap anggaran yang tersedia sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
