PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang berasal dari wilayah pelosok.
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan masyarakat hingga saat ini, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga minimnya fasilitas pelayanan dasar.
“Permasalahan seperti ini masih banyak ditemukan, terutama di daerah pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” kata Nafsiah, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hal biasa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memengaruhi aktivitas serta kualitas hidup warga, terutama di daerah yang pembangunan dan akses layanannya belum merata.
Nafsiah mengungkapkan, DPRD Kalteng masih sering menerima laporan dari masyarakat mengenai sulitnya akses transportasi akibat kondisi jalan yang rusak, minimnya tenaga pendidik, serta keterbatasan fasilitas kesehatan.
Kondisi tersebut dinilai sebagai pekerjaan rumah yang harus segera ditangani pemerintah daerah agar kesenjangan pelayanan publik tidak semakin melebar.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik yang harus tersedia secara merata,” ujarnya.
Ia menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi dan koordinasi lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Nafsiah mencontohkan, kebutuhan guru tingkat SD dan SMP serta penyediaan fasilitas puskesmas merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, pemerintah provinsi tetap memiliki peran strategis melalui fasilitasi program, dukungan kebijakan, maupun koordinasi lintas sektor.
“Untuk persoalan yang cakupannya lebih luas, seperti fasilitasi program CSR dan dukungan lintas sektor lainnya, pemerintah provinsi bisa turut membantu mencarikan solusi,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Koordinasi yang kuat antarinstansi dinilai penting agar aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar terakomodasi.
