PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat menghadiri Rapat Pembahasan Penawaran Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Darliansjah mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat. Ia menegaskan bahwa kerja sama antar daerah merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Harapan saya, seluruh perangkat daerah mampu berkreasi dan berinovasi dalam membangun kerja sama, karena payung hukumnya telah tersedia melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD),” ujarnya.
Menurut Darliansjah, pelaksanaan rapat tersebut menunjukkan bahwa TKKD telah mulai menjalankan fungsinya dalam mendorong terbangunnya kerja sama yang produktif dan saling menguntungkan antar daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan aktif mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi Kalimantan Tengah.
Ia juga menekankan bahwa setiap nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama yang disepakati nantinya harus menghasilkan manfaat nyata dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kerja sama yang dibangun jangan hanya sebatas seremonial atau administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan awal, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi untuk dikerjasamakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya bidang pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, serta kelautan dan perikanan.
Untuk itu, Darliansjah meminta seluruh perangkat daerah yang hadir agar menyampaikan kondisi eksisting, peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, serta regulasi yang mendukung implementasi kerja sama tersebut.
Melalui langkah tersebut, diharapkan terwujud kerja sama yang konkret, terukur, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
