PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul tingginya angka inflasi daerah yang menempatkan Kalteng sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas bersama karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, tingginya inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak.
Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus merumuskan strategi pengendalian yang lebih efektif. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras, yang masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok beras tetap aman. Berdasarkan hasil pemantauan, stok beras saat ini dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pengawasan terhadap distribusi dan harga di lapangan akan terus diperkuat agar tidak terjadi gejolak harga.
Linae menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan koordinasi bersama Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menyampaikan bahwa inflasi pada Mei 2026 menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya pasca-Idulfitri terjadi penurunan harga, tahun ini justru terjadi kenaikan yang dipicu oleh sejumlah faktor.
Salah satu faktor yang berpengaruh adalah kenaikan harga BBM non-subsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga beras dan ikan yang menjadi komoditas penting bagi masyarakat.
Selain itu, Bank Indonesia mengidentifikasi sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi inflasi pada beberapa bulan mendatang, antara lain kondisi geopolitik global, potensi gangguan produksi pangan akibat perubahan cuaca, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, berbagai langkah strategis akan terus diperkuat, mulai dari pelaksanaan pasar murah, pasar penyeimbang, penguatan distribusi barang, hingga peningkatan produksi pangan lokal.
Dalam jangka panjang, pengembangan sektor pertanian dan kerja sama perdagangan antardaerah juga menjadi fokus untuk memperkuat ketahanan pangan Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Kenaikan harga beras, biaya transportasi, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor utama penyumbang inflasi.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
