Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Juni Gultom: Proyek Jalur Biru Rp500 Juta Belum Dibayarkan Pemerintah

Edria_Faye
Published: June 3, 2026
Share
2 Min Read
WhatsApp Image 2026 06 04 at 17.56.32
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom. (Foto:Aryan)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, mengaku siap dicopot dari jabatannya di tengah derasnya tuntutan massa Aliansi Kalteng Bergerak terkait polemik proyek jalur sepeda berwarna biru di Kota Palangka Raya yang bernilai sekitar Rp500 juta.

Pernyataan itu disampaikan Juni usai menerima aksi demonstrasi di Kantor Dinas PUPR Kalteng, Rabu (3/6/2026) sore.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengakui adanya ketidaksesuaian pada pekerjaan proyek yang belakangan menjadi sorotan publik karena cat di sejumlah ruas jalan dilaporkan mengelupas.

Meski demikian, Juni menegaskan pemerintah belum mengeluarkan pembayaran kepada pihak pelaksana karena pekerjaan dinilai belum memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Secara keuangan sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan,” ujarnya.

Juni tidak membantah adanya persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Menurutnya, ketidaksesuaian yang ditemukan masih menjadi tanggung jawab pihaknya untuk diperbaiki sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

“Memang terjadi ketidaksesuaian dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan nilai pekerjaan yang kini menjadi polemik itu mencapai sekitar Rp500 juta.

Namun pemerintah, lanjutnya, tidak akan membayar pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi.

“Ini tidak dibayar oleh pemerintah selama belum sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan,” tegasnya.

Selain kualitas pekerjaan, massa aksi juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan proyek yang disebut tidak melalui proses lelang.

Menanggapi hal tersebut, Juni menjelaskan pekerjaan dilakukan melalui skema swakelola.
“Posisinya bukan lelang,” ujarnya.

Dalam aksinya, Aliansi Kalteng Bergerak mendesak aparat penegak hukum mengusut proyek jalur biru sekaligus meminta Gubernur Kalimantan Tengah mencopot Juni Gultom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kalteng.

Menanggapi tuntutan itu, Juni menyatakan siap menerima keputusan apa pun yang diambil pemerintah terhadap dirinya sebagai aparatur sipil negara.

“Saya ini ASN. Saya bersedia ditempatkan di mana saja sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi respon langsung pertama dari Juni Gultom di tengah menguatnya sorotan publik terhadap proyek jalur biru yang kini menjadi perhatian masyarakat dan bahan kritik berbagai kalangan.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Wabup Dodo Sampaikan Apresiasi atas Persetujuan Bersama Sembilan Raperda Kabupaten Kapuas  July 22, 2026
  • Sembilan Raperda Disetujui, DPRD Kapuas Tunda Pengesahan RTRWK karena Data Belum Tuntas July 22, 2026
  • DPRD dan Pemkab Kapuas Sepakati Sembilan Raperda, Satu RTRW Ditunda July 22, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 07 21 at 17.34.23
Pemerintah Provinsi Kalteng

TPHP Kalteng Perkuat Pertanian Modern, Dorong Efisiensi dan Hilirisasi

July 21, 2026
WhatsApp Image 2026 07 21 at 17.34.08
Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Agustiar Sabran Perkuat Sinergi Reforma Agraria Lewat Rakor GTRA Kalteng 2026

July 21, 2026
WhatsApp Image 2026 07 20 at 19.00.37
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

July 20, 2026
WhatsApp Image 2026 07 20 at 19.00.47
Pemerintah Provinsi Kalteng

Bapperida Kalteng Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026

July 20, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?