MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara mendeteksi adanya indikasi peningkatan potensi kerawanan di masyarakat.
“Dari hasil deteksi dini, terdapat indikasi peningkatan potensi kerawanan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun elemen lainnya untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, Rayadi, Jumat (10/4/2026) di Muara Teweh.
Ia menjelaskan, penanganan konflik sosial memiliki ruang lingkup yang mencakup tiga tahapan utama, yakni pencegahan konflik, penghentian konflik, serta pemulihan pascakonflik. Namun demikian, pencegahan menjadi langkah paling strategis guna menjaga stabilitas daerah.
Menurut Rayadi, upaya pencegahan konflik dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain menjaga kondisi damai di tengah masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, serta membangun sistem peringatan dini yang efektif.
“Pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda, agar tercipta situasi yang kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mengatur bahwa pencegahan konflik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Rayadi juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik serta memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Barito Utara. Hal ini dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan sosial.
“Kita harus terus memelihara kebersamaan dan saling menghargai perbedaan. Dengan komunikasi yang baik dan kesadaran bersama, potensi konflik dapat diminimalisir,” tambahnya.
