PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menuai diskusi hangat.
Meski memicu pro dan kontra terkait hak pilih langsung rakyat, sudut pandang mengenai efisiensi anggaran menjadi poin yang sulit diabaikan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, memberikan pandangannya terkait wacana ini. Menurut kader Partai Gerindra tersebut, setiap mekanisme memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing. Namun, ia menyoroti satu fakta krusial: biaya pilkada langsung sangatlah tinggi.
”Pilkada langsung selama ini memakan biaya penyelenggaraan yang sangat besar. Selain itu, ada risiko biaya tinggi bagi masing-masing paslon serta kerawanan praktik jual-beli suara di tingkat pemilih,” ungkap Sutik, Senin (2/2/2026).
Sutik memberikan ilustrasi nyata terkait besarnya beban anggaran yang harus ditanggung daerah saat melaksanakan pesta demokrasi secara langsung.
Sebagai contoh estimasi biaya Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang lalu menghabiskan anggaran mencapai Rp40 Miliar. Bila dikulik jelas dia, maka anggaran Rp40 Miliar bisa untuk membangun berapa banyak jalan gang perumahan.
Berkaca dari itu maka poin utama yang ditekankan oleh legislator dapil Kotim dan Seruyan ini adalah mengenai skala prioritas pembangunan.
“Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, maka anggaran puluhan miliar tersebut bisa dialihkan untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Diantaranya membangun jalan gang-gang di perumahan,” tandasnya. (Red/*)
